GOTVNEWS, Tanjungpinang – Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga dana Aspirasi Masyarakat sebesar 35 %, Membuat Kebimbangan bagi Para ASN dilingkungan Pemko Tanjungpinang dan Masyarakat, akhirnya mendapatkan kabar yang menyenangkan.
Pemotongan TPP dan Dana Aspirasi Masyarakat, akhirnya mendapat jawaban, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fatir yang juga Anggota Banggar, mengatakan sesuai dengan nota kesepakatan antara DPRD Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Tambahan Penghasilan Pegawai terhadap ASN tidak jadi dipotong maupun dilakukan pengurangan, begitu juga dengan dana aspirasi untuk masyarkat tidak akan diganggu.
Untuk menutupi defisit anggaran, DPRD Kota Tanjungpinang bersama TAPD Pemko Tanjungpinang akan melakukan berbagai rasionalisasi.
Mulai dari meniadakan makan dan minum setiap kegiatan rapat di DPRD. Kemudian memangkas kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak penting di setiap OPD
“Yang memang secara keuangan dinas terkait termasuk DPRD ikat pingganglah kita jadi mau makanpun biaya sendiri juga kalau ada tamu yang kita hanya sugui minuman dan kue kecil tidak ada mewah mewah lagu,”ucapnya.
Sementara itu Sekda Tanjungpinang, Zulhidayat, mengatakan, pihanya sebisa mungkin untuk tidak melakukan pemotongan Tunjangan Tambahan Pegawai yang bekerja lingkungan Pemkota Tanjungpinang.
Nantinya baru akan disepkati saat sidang akhir APBD Perubahan yang digelar pekan depan. Sampai saat ini Pemko bersama DPRD masih menejalani opsi pengurangan belanja. Dalam menutupi defisit keuangan.
“Ada beberapa yang baru kita hold lagi kalau tidak mau gimana lagi, efisiensi kita Rp 60 – 70 Miliar sudah ada nanti kita tuangkan dalam kesepakatan,”ucapnya.
Untuk anggaran belanja daerah pada tahun 2025 Pemko Tanjungpinang memproyeksikan sebesar Rp 998 Miliar lebih hingga Rp 1.1 Triliun.(San)
