Kejari Bintan Dipercaya Tagih Hutang Pajak Badan Usaha.


GOTVNEWS, BINTAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan mulai memanggil sejumlah Badan usaha yang memiliki piutang pajak dengan Pemerintah Kabupaten Bintan, sebab berdasarkan kewenangannya Kejari Bintan dapat mendampingi Pemerintah setempat dalam hal penagihan hutang pajak kepada Badan usaha di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kajari Bintan, I Wayan Riana bahwa saat ini, bidang Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejari Bintan sudah menandatangani Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menagih piutang pajak daerah senilai Rp 100 Miliar.

Dirinya menyatakan, belum mengetahui jumlah debiturnya. Hal ini tergantung data dari Pemkab Bintan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bintan, yang memberikan surat Kuasa Khusus.

Saat ini, sambung I Wayan baru satu debitur yang dipanggil dan datang ke Kejari Bintan. Dikarenakan, SKK dari yang diberikan Pemkab Bintan baru satu, dan nantinya akan diberikan SKK kembali.

"Kita upayakan tiap bulan Rp 50 juta untuk setiap badan usaha membayarkan dan menyelesaikan hutangnya," ujar I Wayan Riana, Jum'at ( 7,5) siang.

Namun pihak Kejari Bintan belum dapat menjelaskan secara detail terkait rincian jumlah hutang piutanng Debitur pajak di Pemkab Bintan.

Berdasarkan laporan, badan usaha yang telah dipanggil berjanji akan membayar Rp 50 juta perbulan.

"Kita mempunyai kewenangan disini, satu pidana korupsi di Pidana Khusus. Kalau badan usaha itu bandel tidak mau membayar instrumen kita ada Pidsus," kata dia.

Sementara itu, Wayan juga menegaskan jika diatur dari segi Datun, terdapat pengajuan pailit untuk badan usaha, bahkan pembubaran badan usaha terkait.(Drl)


Comments