Pemprov Dinilai Minim Kejar Potensi Kemaritiman


GOTVNEWS, TANJUNGPINANG - DPRD Provinsi Kepri kembali menggelar sidang paripurna melalui agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi atas nota keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepri Tahun 2022, yang sebelumnya mendapatkan masukan dan kritik dari beberapa fraksi oleh DPRD Kepri .

Pada paripurna yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, memaparkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2022.

Pemerintah menanggapi masukan dan kritik oleh setiap fraksi, salah satunya dari fraksi PKS dan Gerindra yang sama - sama menilai minimnya upaya pemerintah dalam mengelola pendapatan daerah di sektor kemaritiman.

Fraksi Gerindra menyayangkan sikap Pemprov Kepri yang tidak memaksimalkan pendapatan melalui retribusi dari sektor kelautan, dimana Pemprov Kepri hanya menargetkan retribusi sebesar 58 miliar 116 juta rupiah atau hanya berkisar 4,3 persen dari target PAD pada APBD tahun anggaran 2022 mendatang.

Menurut Fraksi Gerindra Kepri, hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Kepri belum berwawasan kelautan, padahal Provinsi Kepri merupakan daerah maritim yang memiliki luas wilayah laut lebih dari 96 persen dari total luas wilayahnya.

Baca Juga : DPO Kejari Bintan Ditangkap Di Tanjungpinang

Menanggapi kritik tersebut Marlin menyebutkan bahwa Pemprov Kepri masih terus berusaha memanfaatkan sumber daya kelautan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi PAD di Provinsi Kepri, termasuk labuh jangkar dan pengelolaan kawasan pesisir yang bisa dimanfaatkan untuk pertambangan pasir laut.

Pemprov juga menambahkan, saat ini pemerintah pusat melalui Menkopolhukam dan kementerian terkait, telah meninjau lokasi kawasan labuh jangkar, sehingga Pemprov Kepri masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, berkenaan dengan wewenang kawasan labuh jangkar dan pengelolaan pertambangan pasir laut.

Atas pandangan dari pemerintah Provinsi Kepri yang dipaparkan oleh Wakil Gubernur Kepri, pimpinan sidang yakni Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, menyebut bahwa DPRD Provinsi Kepri rencananya akan melakukan pembahasan bersama banggar Pemprov Kepri, sebelum pengesahan APBD Kepri tahun 2022 oleh DPRD Kepri.(Drl)


Comments