GOTVNEWS, Batam – Calon Gubernur Kepri Pilkada 2024, Ansar Ahmad menegaskan akan mewujudkan konsep reinventing goverment atau kewirausahan birokrasi dalam sistem pemerintahannya bersama Nyanyang Haris Pratamura.
Hal ini kembali ditegaskan Calon Gubernur Kepri nomor urut 1 ini pada kampanye pertemuan tatap muka di SP Plaza, Sagulung, Batam, Sabtu (5/10/2024) malam.
Konsep yang dimaksud dikatakan Ansar didasari atas latar belakang masing-masing yang dimiliki. Dirinya dengan latar belakang birokrat, dan Nyanyang yang selain politisi juga seorang pengusaha logistik yang sukses.
“Jadi kalau pengusaha, dikawinkan dengan saya yang seorang birokrat, maka akan mendorong pengembangan Kepri dengan konsep reinventing government, bagaimana mengelola pemerintah dengan birokrasi pemerintah yang dikombinasikan dengan swasta,” kata Ansar.
Reinventing government, atau mewirausahakan birokrasi dimaksudkan Ansar adalah mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik.
Reinventing government kali pertama diterapkan pemerintah Amerika Serikat tahun 1993, sebagai solusi pemerintahan yang menanggung beban berat akibat ditanganinya seluruh kegiatan atau kebutuhan negara.
Lambat laun konsep ini menjadi angin segar bagi pemerintah Amerika Serikat saat itu.
Menurut Ansar, apa yang terjadi pada pemerintah Amerika Serikat saat itu tidak jauh beda dengan kondisi Indonesia saat ini.
Indonesia yang sedang mengawali era GLG (Good Local Governance) – sebagian wewenang pemerintah pusat didelegasikan pada pemerintahan di daerah – menuntut pejabat di daerah harus kreatif, mandiri dan inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan.
“Otonomi daerah berarti keleluasaan dan kebebasan lebih luas untuk menggali dan mengolah aset-aset alamiah. Maka dari itu kita (pemerintah) dituntut harus lebih banyak dan lebih luas bekerjasama langsung dengan swasta,” papar Ansar.
Dalam pemerintah Provinsi Kepri ke depan, Ansar akan mentransformasikan semangat wirausaha ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Di era otonomi daerah pemerintah daerah dituntut bisa mandiri. Usaha ini harus diterapkan untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi kerja pemerintah daerah. Insyaallah kami akan bekerja dan mewujudkan itu,” tutup Ansar. (*)
