GOTVNEWS, Tanjungpinang – Di saat pendidikan dasar seharusnya bisa diakses semua anak bangsa secara adil dan merata, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya jurang ketimpangan. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tercatat sebagai daerah dengan biaya pendidikan Sekolah Dasar (SD) termahal di Indonesia, mencapai Rp9,49 juta per tahun ajaran 2023/2024.
Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), berada di kisaran Rp4,56 juta. Biaya tersebut mencakup berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari uang pendaftaran, seragam sekolah, transportasi, hingga perlengkapan belajar seperti buku dan alat tulis, serta sumbangan pembinaan pendidikan (SPP/UKT).
Di sisi lain, Papua Pegunungan justru menempati peringkat teratas sebagai provinsi dengan biaya SD termurah, yakni hanya sekitar Rp1,6 juta per tahun. Posisi kedua ditempati Maluku dengan Rp2,05 juta, disusul Sulawesi Tenggara (Rp2,52 juta), Nusa Tenggara Timur (Rp2,61 juta), dan Sulawesi Barat (Rp2,93 juta).
Daftar provinsi dengan biaya SD rendah juga diisi oleh Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Menariknya, tak satu pun provinsi di Pulau Jawa masuk dalam jajaran biaya pendidikan terjangkau tersebut.
Sementara itu, DKI Jakarta menyusul Kepri di posisi kedua tertinggi, dengan estimasi biaya mencapai Rp8,77 juta per tahun. Tingginya angka ini mencerminkan kompleksitas biaya hidup dan pembiayaan pendidikan di wilayah-wilayah dengan mobilitas ekonomi tinggi.
Pendidikan: Hak Dasar, Bukan Beban Finansial
Pendidikan dasar bukan sekadar tempat anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Di sanalah mereka mulai membentuk karakter, memahami nilai kehidupan, belajar bersosialisasi, dan menanamkan semangat kebangsaan. Maka dari itu, akses terhadap pendidikan dasar yang layak seharusnya menjadi hak, bukan kemewahan.
Sayangnya, tingginya biaya pendidikan di sejumlah provinsi bisa menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan rendah. Banyak orang tua yang harus mengorbankan pengeluaran penting lainnya demi memastikan anak-anak mereka tetap bisa sekolah.
Perbedaan biaya ini tidak terjadi begitu saja. Faktor seperti kemampuan fiskal daerah, pendapatan asli daerah (PAD), skema pembiayaan pendidikan, infrastruktur sekolah, serta biaya hidup lokal sangat memengaruhi besarnya biaya yang harus ditanggung orang tua.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Ketimpangan biaya pendidikan menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemerataan akses pendidikan, khususnya di jenjang dasar. Sebab pendidikan bukan hanya tentang hadirnya ruang kelas dan guru, tetapi juga ketersediaan fasilitas yang setara dan biaya yang terjangkau bagi semua.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Maka, memastikan semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar tanpa hambatan ekonomi, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. (Alt)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
