GOTVNEWS, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, enggan menanggapi soal polemik yang timbul usai Presiden ke-2 RI, Soeharto, dinobatkan sebagai pahlawan nasional.
Presiden RI, Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, di Istana Jakarta, pada Senin (10/11/2025).
Keputusan tersebut memicu perdebatan publik karena rekam jejak Soeharto yang kerap dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM dan korupsi pada masa pemerintahannya.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan tidak akan memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai keputusan Presiden Prabowo tersebut.
Ia juga menuturkan bahwa Kementerian HAM tidak terlibat dalam proses pengusulan nama pahlawan nasional. Menurutnya, mekanisme pengajuan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pihak keluarga, kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.(frh)
