Oleh :
Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K.
Dunia saat ini hidup di bawah dominasi ruang siber tanpa batas. Arus informasi global yang digerakkan oleh algoritma media sosial, kecerdasan buatan, dan teknologi big data telah mereduksi jarak komunikasi antarbangsa, namun pada saat bersamaan melahirkan ancaman asimetris baru.
Narasi disinformasi berskala global, propaganda radikal, ujaran kebencian bernuansa sektarian, hingga perang kognitif dapat menjalar melintasi batas negara dan meledak menjadi friksi sosial nyata hanya dalam hitungan menit.
Polarisasi politik nasional maupun isu konflik geopolitik mancanegara kerap diimpor dan diolah menjadi amunisi adu domba di tingkat lokal, menyasar kerentanan sosiokultural masyarakat akar rumput.
Bagi jajaran kepolisian tingkat kewilayahan, pergeseran medan kerawanan ini menuntut redefinisi taktik pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Patroli kepolisian di era modern tidak lagi cukup hanya dengan menyalakan lampu rotator biru dan berpatroli menyusuri jalan-jalan protokol kota.
Polisi daerah dituntut menggelar patroli siber (cyber patrol) yang terstruktur untuk mengendus gejolak opini di ranah digital lokal. Sebelum sebuah bentrokan antarpemuda atau antardesa meletus di perempatan jalan, bibit permusuhan tersebut hampir selalu dipanaskan terlebih dahulu di ruang obrolan daring, grup percakapan komunitas, atau kolom komentar media sosial.
Ketajaman mendeteksi sentimen publik digital di wilayah hukum masing-masing menjadi kapabilitas mutlak jajaran intelijen dan humas kepolisian daerah. Ketika hoaks bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mulai beredar, kecepatan aparat menghadirkan klarifikasi (fact-checking) yang presisi dan mudah dipahami adalah kunci utama peredaman.
Kepolisian kewilayahan tidak boleh lambat merespons hingga narasi sesat terlanjur diamplifikasi menjadi kemarahan massa. Kehadiran figur aparat yang humanis dan meyakinkan di dunia maya berfungsi sebagai penyeimbang informasi yang mampu melunturkan provokasi sebelum mengkristal menjadi aksi anarkis di lapangan.
Selain tindakan responsif, tugas preventif jangka panjang melalui literasi digital wajib digencarkan oleh aparat di tingkat sektor. Melalui program sambang sekolah, dialog kampus, dan rembuk warga, personel kepolisian perlu menanamkan pemahaman tentang etika bermedia sosial serta konsekuensi hukum penyebaran konten provokatif.
Pemolisian siber kewilayahan bukan bertujuan membungkam kebebasan berpendapat yang sehat, melainkan memagari ruang publik agar tidak dibajak oleh aktor-aktor pemecah belah bangsa. Keberhasilan menjaga kamtibmas di era disrupsi digital ditentukan oleh kelihaian aparat dalam menjaga kestabilan di balik layar sekaligus merawat kehangatan dialog di tengah masyarakat.
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News








