GOTVNEWS, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran etik terkait proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset.
Aduan tersebut dilayangkan pada Kamis (19/11/2026), bertepatan dengan disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.
ICW menilai proses pembahasan regulasi tersebut tidak transparan karena draf undang-undang tidak dibuka kepada publik sejak awal pembahasan hingga disahkan. Informasi mengenai pihak-pihak yang dilibatkan juga dinilai tidak disampaikan secara terbuka.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, membantah klaim Puan Maharani dan Habiburokhman yang menyebut pembahasan telah dilakukan secara transparan.
ICW menolak dan mengkritik keras Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang telah disahkan DPR RI. ICW bahkan menyebut regulasi tersebut sebagai undang-undang “palsu” karena dinilai melemahkan upaya pemulihan kerugian negara dan menyimpang dari substansi rancangan undang-undang (RUU) yang disusun pada 2023.(frh)
Sumber: X @antikorupsi
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News










