GOTVNEWS, Karimun – Direktur Utama Bank Pengkreditan Rakyat Tuah (BPR) Karimun, Wan Abdul Rahman, angkat bicara terkait polemik pembayaran gaji PPPK. Menurutnya, skema pembayaran dan proses pencairan gaji yang dilakukan melalui lembaga perbankan daerah tersebut.
Wan Abdul Rahman, menegaskan, langkah ini diambil bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan demi meningkatkan kualitas pelayanan perbankan bagi para PPPK.
Ia menilai sistem penggajian melalui BPR Tuah memiliki dampak positif signifikan terhadap perekonomian lokal. Berbeda dengan bank umum yang pengembalian uangnya kerap lari ke pusat, BPR menjamin perputaran dana tetap berada di Karimun.
Menjawab kebutuhan akan akses layanan yang mudah dan cepat, terutama untuk para pegawai di wilayah hinterland, BPR Tuah Karimun tengah menggarap sebuah solusi digital yang cukup potensial.
“Kami mengukur dari sisi pelayanan, untuk memenuhi kebutuhan pegawai PPPK itu sendiri. Jadi, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Kami ingin membantu PPPK dalam layanan perbankan,” ujar Wan Abdurrahman.
Mereka tengah mengembangkan platform berbasis digital (E-Wallet) bernama ‘BiEasy’ yang akan terintegrasi penuh dengan sistem perbankan BUMD Karimun tersebut.
Sembari menunggu BiEasy siap, BPR Tuah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan transaksi para PPPK tetap lancar. BPR Tuah Karimun telah membuka empat titik konter teller di lokasi strategis yakni Tanjungbatu; Kantor Bupati; RSUD dan Moro.
Saat ini, tercatat 500 pegawai PPPK telah membuka akun baru. Tahap kedua penggajian melalui BPR Tuah yang melibatkan 307 pegawai telah berlaku di bulan November.(yen)
