GOTVNEWS, Tanjungpinang – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad akan segera melakukan koordinasi bersama pihak SKK Migas guna mengusulkan pemberlakuan harga khusus BBM non subsidi di luar wilayah Batam.
“Hubungan kita dengan SKK Migas ini kan baik. Maka, kita akan dorong pemberlakuan yang sama di luar Batam,” sebutnya,” kata Ansar, Rabu (3/5/2023).
Selain itu, Ansar juga meminta pemerintah pusat dan Pertamina agar penerapan harga khusus BBM non subsidi tidak hanya di wilayah FTZ Batam saja.
Namun, juga diterapkan di seluruh wilayah di Provinsi Kepri.
Karena kata Ansar, kebutuhan BBM non subsidi tersebut tidak hanya di satu wilayah FTZ saja. Tapi, juga digunakan dan dibutuhkan di wilayah non FTZ.
“Kita ini satu kesatuan yang kebutuhannya sama, makanya kita tak usah bicara kawasan FTZ saja,” jelas dia.
Asisten II Pemprov Kepri, Luky Zaiman Prawira, menjelaskan penetapan harga BBM non subsidi di kawasan FTZ Batam merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pertamina.
Untuk itu, kata dia, sesuai dengan instruksi Gubernur Kepri, dia akan berkoordinasi dengan Pertamina agar penyesuaian harga tersebut juga diberlakukan di kabupaten/kota lainnya.
“Pemprov Kepri akan komunikasikan ke pemerintah atas kebijakan pembedaan harga BBM di Batam dan daerah lainnya,” ucap dia.
Diketahui, terhitung 1 Mei 2023, Pertamina menurunkan harga BBM untuk wilayah FTZ Batam. Perubahan harga ini, menyusul terbitnya Kepmen ESDM No 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.
Adapun BBM non subsidi yang mengalami penyesuaian harga, yakni Harga Pertamax normal Rp 13.800, sememntara di Batam menjadi Rp 13.300.
Kemudian, harga normal Pertamax Turbo Rp 15.600, di kawasan Batam menjadi Rp 14.300.
Lalu, Harga normal Dexlite Rp 14.200 menjadi Rp 12.900. Dan, harga Pertamina Dex yang sebelumnya Rp 15.200 menjadi Rp 13.800.(Zpl)
