GOTVNEWS, Tanjungpinang – Wakil Ketua Komisi II DPRD RI, Dede Yusuf menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi Kepri belum merata. Hal itu dikatakan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepri.
Kunjungan kerja itu turut dihadiri Ketua Komisi II, Aria Bima, sejumlah anggota DPR RI lainya, dan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, pada Senin kemarin.
Kunjungan Kerja spesifik ke Provinsi Kepri pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 tersebut membahas pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sektor Pertahanan di wilayah Kepri.
Dalam kunjungan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf juga turut menyoroti adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah di Kepri. Dimana, pembangunan hanya fokus di Batam, sementara Bintan dan Karimun belum merasakan dampak dari kebijakan yang telah dijalankan.
Tumpang tindih kebijkan juga menjadi faktor, dimana kewenangan antara pemerintah daerah dan badan pengusahaan (BP) yang langsung di bawah presiden. Sehingga membatasi peran kepala daerah.
“Dari dialog kita bisa menyimpulkan bajwa ada hal yang masih belum di rasakan dampak FTZ yang mana sudah di berikan sebelumnya pada kawasan Batam, Bintan, karimun. Namun kelihatannya pertumbuhan ekonomi masih banyak di batam, sementara bintan dan karimun belum berdampak,” ucapnya.
“karena kami perlu sentuhan luar biasa, yang berdampingan dengan negara tetangga, kita dari dulu begini saja, tetapi kita akan lebih inovatif ke depan untuk membangun FTZ menyeluruh yang sudah ada peraturan tinggal kelembagaannya, BNBP, Pajak, pengelolaan laut, ini luar biasa jika kita kerja sama-sama untuk Kepri,” ucap Nyanyang.
Agenda kunjungan tersebut merupakan agenda pada pengawasan Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di wilayah Kepri.(Ald)
