GOTVNEWS, Jakarta – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengusulkan anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2029. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur utama dan pendukung di Batam.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025).
Dalam rapat ini, BP Batam juga melaporkan laporan keuangan tahun anggaran 2024, realisasi anggaran 2025, serta rencana kerja tahun 2026.
Dalam paparannya, Amsakar menjelaskan bahwa indikator ekonomi Batam dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Meskipun sempat melambat pada 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 4,75 persen, perekonomian Batam berhasil pulih dan tumbuh mencapai 7,04 persen pada tahun 2023.
“Laju pertumbuhan ekonomi itu tertinggi dalam 5 tahun terakhir,” kata Amsakar.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp43,26 triliun atau 108,15 persen, serta surplus neraca perdagangan sebesar USD 6,82 miliar dan kunjungan wisatawan sebanyak 1,32 juta orang.
Lebih lanjut, Amsakar menyampaikan bahwa BP Batam membutuhkan tambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp2,880 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp2,447 triliun. Sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp5,328 triliun.
“Penting kami sampaikan dalam 2 tahun terakhir belanja di BP Batam murni berdasarkan PNBP BP Batam. Belum disupport oleh rupiah murni, belum ada APBN,” jelas Amsakar.
Amsakar menyebutkan bahwa usulan ini sejalan dengan mandat dari Presiden Prabowo untuk mendorong kontribusi Batam dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Untuk itu, Batam ditargetkan mampu tumbuh minimal 10 persen.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan enam kelompok infrastruktur utama, yakni: konektivitas darat, sumber daya air, konektivitas laut, konektivitas udara, kesehatan, serta pengembangan kawasan. Termasuk di dalamnya pembangunan fly over, revitalisasi dermaga, peningkatan fasilitas bandara, dan penambahan alat kesehatan di RSBP.
“Untuk itu, perlu dukungan dari Komisi VI DPR RI, kiranya untuk mencapai arahan dari Bapak Presiden dan agar BP Batam ini menjadi lembaga yang ramah investasi, kemudian bisa berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (Alt)
