GOTVNEWS, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) telah merancang tujuh program unggulan sebagai prioritas utama dalam sektor pendidikan nasional. Program-program ini dinilai selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Ketujuh program tersebut disampaikan dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) 2025 yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, pada Selasa (29/4/2025). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Abdul Mu’ti merinci tujuh program unggulan yang menjadi fokus utama Kemendikdasmen tahun ini, yakni redistribusi guru ASN ke sekolah swasta untuk pemerataan tenaga pendidik, pembaruan sistem manajemen kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta transformasi sistem penerimaan murid baru (SPMB).
Program lain meliputi penguatan karakter melalui “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat,” pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning), pengenalan pelajaran coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), serta penerapan sistem evaluasi baru melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Menurut Abdul Mu’ti, program-program ini mendukung visi Asta Cita, terutama pada poin pertama dan keempat yang menekankan pembangunan manusia dan pendidikan berkualitas.
“Pendidikan Bermutu untuk Semua bukan hanya slogan, tapi amanat konstitusi dan perundang-undangan. Pendidikan adalah bekal utama dalam membangun sumber daya manusia unggul,” tuturnya.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Purwadi Arianto, menekankan pentingnya sinergi kebijakan SDM dalam sektor pendidikan.
Ia menyebutkan bahwa formasi guru dan pengembangan karir akan diperkuat melalui penyederhanaan jabatan fungsional guru sesuai Undang-Undang ASN dan PP Manajemen PNS.
Dukungan anggaran juga menjadi perhatian utama. Direktur Anggaran PMK Kementerian Keuangan, Diah Dwi Utami menegaskan bahwa pendidikan tetap mendapatkan alokasi 20 persen dari APBN. Fokus anggaran ini mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), BOS, Tunjangan Profesi Guru Non-PNS, hingga renovasi sekolah.
“Kebijakan anggaran 2025 mendukung peningkatan kualitas SDM lewat sarana prasarana, penguatan vokasi, pendidikan unggulan, hingga program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, Paudah, menyoroti pentingnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
“Peran aktif pemerintah daerah dalam menjalankan SPM dan mendukung program Kemendikdasmen sangat penting untuk mencapai target pembangunan pendidikan nasional,” tegasnya.
Konsolnas Dikdasmen 2025 tidak hanya menjadi wadah sosialisasi, tetapi juga forum konsolidasi kebijakan nasional dan daerah. Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih berkualitas, merata, inklusif, dan mampu mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. (Alt)
