GOTVNEWS, Tanjungpinang – TNI memastikan akan membangun Kantor Oditur Militer di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Pasalnya, Batam dinilai strategis karena posisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Hal ini diungkapkan Kepala Oditurat Militer Tinggi I Medan, Marsekal Pertama TNI Bambang Subiyantoro saat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara di Ruang Rapat Sekda, lantai 3 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (11/2/2025).
“Kami ingin memastikan bahwa personel TNI yang bertugas di Kepri dapat menerima layanan hukum yang cepat dan efisien,” kata Bambang.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan status Unit Pelaksana Teknis (UPT) Oditur Militer di Tanjungpinang menjadi tingkat A merupakan langkah penting untuk memperkuat operasional hukum militer di wilayah Kepri.
“Dengan peningkatan status ini, layanan hukum militer di Kepri akan semakin optimal dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bambang menyatakan pentingnya sinergi antara Pemprov Kepri dan Oditurat Militer dalam mendukung pembangunan kantor tersebut.
“Kami berharap dukungan penuh dari Pemprov Kepri agar Kantor Oditur Militer ini dapat segera terwujud. Ini bukan hanya untuk kepentingan TNI, tetapi juga demi stabilitas keamanan dan penegakan hukum di Kepri,” katanya.
Selain itu, ia berharap kantor baru tersebut dapat menjadi pusat pelayanan hukum militer yang terintegrasi, dengan fasilitas memadai dan personel profesional untuk memberikan layanan terbaik.
“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh proses hukum di lingkungan TNI berjalan transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, keberadaan Kantor Oditur Militer di Batam akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum dan keamanan di wilayah perbatasan.
“Kehadiran Oditur Militer di Kepri merupakan langkah strategis untuk mendukung stabilitas keamanan di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Adi menegaskan bahwa Pemprov Kepri siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan kantor itu.
“Kami akan membantu dalam hal administrasi dan koordinasi agar rencana ini dapat berjalan lancar,” katanya.
Ia juga berharap keberadaan kantor tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelayanan hukum bagi personel TNI di Kepri.
“Kami ingin memastikan personel TNI yang bertugas di Kepri mendapatkan layanan hukum yang cepat dan tepat,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, Sekdaprov Adi menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk mendukung penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.
“Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang bermanfaat bagi masyarakat serta memperkuat posisi strategis Kepri sebagai wilayah terdepan Indonesia,” tutupnya. (Alt)
