GOTVNEWS, Tanjungpinang – Manajemen Maxim Indonesia angkat bicara terkait polemik tarif ojek online (ojol) di Tanjungpinang. Pihak aplikator menegaskan telah menerapkan tarif sesuai regulasi daerah, namun tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan dinamika pasar.
Government Relations Manager Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, menyampaikan bahwa perusahaan telah mengikuti ketentuan dalam SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1003 Tahun 2023 yang berlaku di Tanjungpinang dan Batam.
Meski demikian, pihaknya mencatat adanya dampak terhadap penurunan jumlah pesanan sejak tarif disesuaikan.
“Maxim telah menerapkan tarif sesuai SK Gubernur Kepri.Namun, penerapan tersebut berdampak pada penurunan jumlah pesanan dan berimbas pada pendapatan mitra,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, pengaturan tarif sejatinya bersifat dinamis dalam rentang batas atas dan batas bawah.
Menurutnya, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan sebagai angka minimum yang bersifat kaku, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Maxim juga menanggapi tuntutan sejumlah driver yang meminta penghentian sementara pendaftaran mitra baru. Perusahaan secara tegas menolak usulan tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan hak masyarakat untuk memperoleh penghasilan.
“Kami tidak dapat menutup pendaftaran. Kebijakan perusahaan menjunjung prinsip keterbukaan bagi masyarakat yang ingin bergabung tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Terkait ketidakhadiran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, manajemen Maxim menyebut hal itu terjadi akibat keterlambatan penerimaan undangan, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif maupun aspirasi mitra.
“Undangan kami terima kurang dari setengah hari sebelum acara, sehingga perwakilan belum dapat hadir. Kami siap berpartisipasi dalam pertemuan selanjutnya,” tutupnya. (Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
