GOTVNEWS, Tanjungpinang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau Kepri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, serta seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Kepri yang didampingi oleh pasangan suami atau istri masing-masing.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, menyampaikan bahwa pencegahan korupsi di tingkat daerah tidak cukup hanya menyasar para pejabat secara individu, sebab pengaruh serta tekanan dari lingkungan keluarga kerap menjadi salah satu faktor pemicu.
Dengan keterlibatan pasangan pejabat tersebut dimaksudkan agar lingkungan keluarga dapat menjadi benteng pertahanan utama dalam mencegah praktik korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan birokrasi.
”Kegiatan ini dilakukan sebagai pengingat bagi para Kepala OPD untuk menjalin keterlibatan dan keterbukaan keluarga dalam mengentaskan tindak pidana korupsi,” ucapnya.
David menekankan, keluarga yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan akan mampu menciptakan benteng moral yang kuat bagi para pemangku kebijakan saat menjalankan tugas-tugas publik.
”Melalui Bimtek ini, kami memberikan materi mendalam terkait identifikasi modus korupsi serta sejauh mana peran penting keluarga dalam membentengi diri,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif KPK RI tersebut, dengan menegaskan bahwa pembinaan integritas memang sudah sepatutnya dimulai dari ranah utama, yakni keluarga.
”perbaikan itu dimulai dari dapur; kalau dapurnya baik, insyaallah hasilnya di luar juga akan baik,” tegasnya.
Melalui agenda tersebut Pemprov Kepri berharap seluruh jajaran pejabat Eselon II dan pasangannya dapat konsisten menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan tata kelola pemerintahan Kepri yang bersih dan akuntabel.
”Tentu ini juga harus dibarengi dengan perbaikan sistem kerja yang transparan. Prinsipnya,” tutupnya. (Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
