GOTVNEWS, Bintan – Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan audit untuk menghitung potensi kerugian negara dalam kasus dugaan kredit usaha rakyat (KUR) fiktif di Bank BRI Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan, Roy Tambunan, membenarkan kedatangan empat auditor BPK RI pada Selasa, 10 November 2026.
Roy mengatakan, audit tersebut dilakukan bersama tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bintan untuk menghitung besaran kerugian negara akibat dugaan penipuan dan penggelapan dana KUR nasabah.
“Kemungkinan akan melakukan audit selama seminggu,” kata Roy, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, saat ini auditor BPK masih melakukan pertukaran data bersama tim Pidsus Kejari Bintan. Sementara itu, informasi terkait pemanggilan saksi masih belum diterima.
“Sejauh ini masih tukar data. Untuk saksi yang dipanggil, kami belum dapat informasi,” ujarnya.
Roy menambahkan, hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) belum diketahui karena masih menunggu proses audit dari BPK RI.
“Prosesnya masih berjalan. Untuk hasilnya kami tidak mengetahui hingga kapan,” singkatnya.
Sebelumnya, Kejari Bintan telah melakukan penyidikan terhadap dugaan kasus KUR fiktif di Bank BRI Tanjunguban yang terjadi pada periode 2022 hingga 2025.
Kasus ini terungkap setelah seorang warga mengadu karena tidak dapat mengajukan pinjaman maupun melakukan pembelian secara kredit. Setelah ditelusuri, ternyata namanya tercatat sebagai pengguna KUR tanpa sepengetahuannya.
Kajari Bintan, Rusmin, mengungkapkan bahwa terdapat 87 warga Desa Pengujan yang diduga menjadi korban. Nama mereka digunakan untuk pengajuan pinjaman KUR tanpa persetujuan pribadi melalui seorang calo.
“Jadi 87 nasabah ini merupakan warga Desa Pengujan yang merasa memiliki tanggungan, padahal mereka tidak mengajukan pinjaman tersebut,” kata Rusmin, Rabu (19/8/2026).(Mhd)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
