GOTVNEWS, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperjuangkan relaksasi dan dispensasi untuk nelayan tangkap terkait sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri, Hasan menyampaikan bahwa aspirasi nelayan telah disampaikan secara langsung maupun tertulis kepada Pemerintah Pusat.
“Pemprov Kepri melalui Gubernur telah 4 kali melayangkan surat ke Kementerian Kelautan atas kebijakan yang ditetapkan,” jelas Hasan di Tanjungpinang, Senin (19/5/2025).
Selain itu, Gubernur bersama Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah membahas permasalahan ini langsung dalam berbagai kesempatan, baik dengan Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Dirjen Perikanan Tangkap.
Namun, menurut Hasan, implementasi kebijakan yang diinginkan nelayan memerlukan koordinasi lintas sektoral agar mereka dapat kembali melaut seperti biasa.
Relaksasi yang diusulkan antara lain meliputi penundaan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023. Selain itu, nelayan juga meminta penyesuaian kewajiban pemasangan vessel monitoring system (VMS) sesuai Permen KP No. 30 Tahun 2021.
Ada pula permintaan mengenai pembatasan zona penangkapan ikan, terutama bagi kapal berukuran 6-30 GT yang memiliki izin daerah atau Gubernur, serta memasukkan kapal perikanan 10 GT ke dalam kategori nelayan kecil agar tidak dikenai pembatasan jalur.
Hasan menegaskan bahwa Gubernur Ansar Ahmad memahami dan terus berupaya menindaklanjuti keberatan serta harapan para nelayan di Kepulauan Riau.
“Hanya saja, upaya untuk memperoleh relaksasi dan dispensasi yang diinginkan oleh saudara-saudara nelayan itu sejauh ini belum mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan,” tambah Hasan.
Meski demikian, Pemprov Kepri tidak menyerah dan terus mendukung masyarakat nelayan melalui berbagai cara, termasuk jaminan ketenagakerjaan dengan BPJS Nelayan untuk melindungi para pekerja sektor kelautan ini.
“Dan tentunya kita sama-sama berharap upaya untuk mewujudkan itu dapat membuahkan hasil. Untuk itu kita (Pemprov Kepri) meminta doa dan dukungan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Gubernur Ansar Ahmad juga memastikan kebijakan lain yang pro-nelayan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. “Sampai saat ini,” tegas Hasan.
Pemprov Kepri berkomitmen terus mengupayakan diskresi kebijakan yang dapat mengakomodasi harapan masyarakat nelayan demi keberlanjutan sektor kelautan di Kepri. (Alt)
