GOTVNEWS, Tanjungpinang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Dimensi Internal dan Eksternal bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (14/11/2026).
Rakor tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 sekaligus memetakan aspek tata kelola pemerintahan yang perlu dibenahi ke depan.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Uding Juharudin, mengungkapkan bahwa skor SPI Pemprov Kepri pada 2025 berada di angka 74 persen.
Meski masih berada di bawah standar nasional sebesar 78 persen, tren integritas Kepri dinilai terus menunjukkan perbaikan positif dibandingkan capaian sebelumnya di angka 70 persen.
”Kalau dilihat dari data historis selama tiga tahun terakhir, trennya sudah bagus dan meningkat, dari tiga dimensi yang dibedah, penilaian eksternal telah mencapai 87 persen, sementara dimensi internal tercatat di angka 72 persen,” jelasnya.
Uding menilai, sejumlah perbaikan internal belum berjalan tersentralisasi dan perlu terus diperkuat oleh Pemprov Kepri.
Kendati demikian, KPK mengapresiasi laju pembangunan di Kepri yang tetap berjalan di tengah penurunan anggaran, serta catatan faktor koreksi SPI yang berada di angka nol.
Dirinya turut memaparkan bahwa sepanjang periode Agustus 2025 hingga Oktober 2026, terdapat 19 kasus tindak pidana korupsi di wilayah Kepri yang ditangani KPK untuk menjadi pelajaran bersama.
”Dalam memangku jabatan, kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan tidak akan luput dari ujian, maka hindari yang namanya korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menjelaskan bahwa rendahnya skor dimensi internal dipicu oleh kurang optimalnya respons Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menerima kuesioner survei dari KPK melalui pesan WhatsApp.
”Kita mengingatkan kepada seluruh PNS, Kepala OPD beserta jajaran ASN-nya agar selalu menindaklanjuti setiap survei penilaian internal, upaya preventif seperti ini jauh lebih penting sebelum penindakan terjadi,” singkatnya. (Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
