NasionalTanjungpinang

KPU Kepri Kembalikan Dana Hibah Pilkada 2024 Rp53 Miliar

GOTVNEWS, Tanjungpinang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengembalikan sisa anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 kepada Pemerintah Provinsi Kepri sebesar Rp53 miliar dari total Rp141 miliar.

“Sudah, hari ini kami secara resmi mengembalikan sisa dana hibah yang kami pakai, jadi Rp53,122 miliar,” kata Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowo pada Jumat (21/3/2025).

Menurut Indrawan, pengembalian ini merupakan hasil efisiensi yang dilakukan oleh pihak KPU, terutama pada berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada.

Efisiensi anggaran terjadi pada sejumlah aspek pelaksanaan Pilkada. Salah satunya adalah pengurangan alat peraga kampanye (APK), yang awalnya direncanakan untuk enam pasangan calon, namun hanya digunakan untuk dua pasangan calon saja.

Selain itu, debat kandidat yang semula dijadwalkan tiga kali hanya dilakukan satu kali berdasarkan permintaan para pasangan calon.

Efisiensi juga terjadi pada bimbingan teknis (bimtek). Bimtek yang rencananya akan diselenggarakan oleh KPU Provinsi ternyata sering dilaksanakan secara nasional oleh KPU RI, sehingga tidak perlu lagi diadakan di tingkat daerah.

Indrawan menambahkan, regrouping tempat pemungutan suara (TPS) juga berkontribusi terhadap efisiensi. Dari rencana awal sebanyak 4.664 TPS, setelah regrouping jumlah TPS berkurang menjadi 3.327. 

Dikatakannya, hal ini berdampak pada pengurangan kebutuhan rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas TPS, dengan estimasi sekitar 11.000 anggota yang tidak perlu direkrut, sehingga honornya juga tidak terpakai.

“Dan dari semua efisiensi itu terkumpul semua dan secara resmi sudah kami kembalikan ke Pemprov hari ini,” sambungnya.

Indrawan menyebutkan bahwa persentase pengembalian dana hibah tahun ini meningkat 36 persen dibandingkan Pilkada 2020. Hal ini terjadi karena banyak aspek yang dihemat, termasuk logistik yang berdasarkan tender dengan minim kompetisi.

“Lebih efisien sekarang sekitar 36 persen penggunaannya. Dan logistik juga berdasarkan tender minim kompetensi,” tutup Indrawan. (Ald)

Berita Terkait