GOTVNEWS, Tanjungpinang – Menanggapi somasi yang dilayangkan Himpunan Penambang Kuarsa (HIPKI) soal lambannya pengurusan izin usaha pertambangan (IUP), Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri, Hasfarizal Handra menyatakan perizinan tersebut akan segera diterbitkan.
“Jadi prinsipnya izinnya akan kami terbitkan setelah berkasnya lengkap, memang kemarin ada perbedaan pandangan mengenai persyaratan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) itu, tapi kami sudah temukan landasan hukumnya jadi dalam waktu dekat IUP bisa kami terbitkan,” jelasnya, Senin (30/10/2023).
Baca juga: Pengurusan IUP Dipersulit, HIPKI Somasi DPMPTSP Kepri
Hasfarizal mengatakan syarat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa disusul setelah menerima IUP OP.
“Hanya saja kami minta jika PPKH belum keluar jangan menambang di wilayah hutan dulu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI), Ady Indra Pawennari mengatakan belum menerima informasi terkait dikeluarkannya perizinan tersebut.
Baca juga: Kepri Miliki Cadangan 350 Juta Ton, HIPKI Dukung Hilirisasi Pasir Kuarsa
Ia mengatakan somasi masih terus berlanjut sampai ada itikad baik dari DPMPTSP Provinsi Kepri. “Sampai Sekarang kami belum menerima informasi, tapi kami tunggu sampai sore hari, jika perizinan tidak dikeluarkan, somasi akan kami teruskan dengan pelaporan ke Satgas Percepatan Investasi,” ungkap Ady.
Sebelumnya, keluhan atas lambatnya penerbitan Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam tertentu Komoditas Pasir Kuarsa di DPMPTSP Kepri disampaikan oleh sejumlah anggota HIPKI.
HIPKI sebagai wadah komunikasi para pengusaha pasir kuarsa di Indonesia, langsung melayangkan somasi kepada DPMPTSP Kepri. Jika dalam waktu 3 x 24 jam DPMPTSP Kepri tidak menunjukkan itikad baik, HIPKI pastikan membawanya ke ranah hukum.(Brm)
