GOTVNEWS, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong penanaman kelapa sawit di Papua untuk menghasilkan bahan bakar minyak (BBM), serta pengembangan tebu dan singkong guna memproduksi bioetanol.
Prabowo menargetkan dalam lima tahun seluruh daerah di Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan swasembada energi. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
Namun, rencana tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Greenpeace Indonesia menilai perluasan perkebunan sawit di Papua berisiko menimbulkan dampak ekologis serius serta ketidakadilan sosial bagi masyarakat setempat.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, menyebut pengalaman deforestasi akibat sawit di Sumatera seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah.
Greenpeace menilai masyarakat adat kurang dilibatkan dalam perencanaan, sementara pengembangan sawit skala besar berisiko memicu konflik lahan, merugikan masyarakat adat, mengancam hutan Papua, dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Kritik serupa disampaikan Sekertaris Dewan Adat Papua DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota, ia menegaskan bahwa Dewan Adat tidak mau mewarisi generasi Papua dengan bencana alam.
Horota juga mengingatkan agar kebijakan swasembada energi tidak mengorbankan hutan adat dan keseimbangan ekologi di Tanah Papua.
Berdasarkan data BPS 2024, produksi kelapa sawit nasional mencapai 47.474,60 ton dengan luas lahan sekitar 16,9 juta hektare yang tersebar di 26 provinsi.(frh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
