GOTVNEWS, Batam – Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menyebut banyak provokator di proyek Eco City Rempang.
Pernyataan Muhammad Rudi itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023) kemarin.
Muhammad Rudi mengatakan awalnya sosialisasi berjalan baik, namun ketika tim terpadu akan kembali masuk mulai bermunculan penolakan dari warga.
Baca juga: Gubernur Kepri Dukung Langkah BP Batam Kembangkan Kawasan Rempang
“Awalnya bagus-bagus saja tapi setelah kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator baik dari luar, masyarakat sudah mulai berpikiran lain,” jelasnya.
Rudi juga mengatakan dari luas keseluruhan Pulau Rempang 17.600 hektare, ada beberapa pengusaha yang mengusai lahan seluas 100 hingga 200 hektare.
“Karena statusnya (lahan yang dikuasai pengusaha) adalah hutan lindung dan HPL, maka dia tidak akan diganti rugi, kita mengambil kembali, ini menjadi pro kontra,” katanya.
Baca juga: Ada Negara Tak Happy Hilirisasi di Rempang
BP Batam telah menyiapkan hunian sementara untuk masyarakat Rempang yang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.
