GOTVNEWS, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, pada Rabu (24/7/2024) malam.
Dilansir dari Tempo, Anwar menyebut, dalam rapat pleno yang digelar pada Sabtu, 13 Juli 2024 lalu, PP Muhammadiyah menyetujui untuk menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah dengan sejumlah catatan penting.
Menurut Anwar, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah harus dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang.
Lebih lanjut Anwar mengatakan, Muhammadiyah harus bisa menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut.
Anwar juga berharap masyarakat setempat tidak mengedepankan emosi dalam menyikapi keberadaan tambang, lantaran semuanya sudah diperhitungkan secara matang.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menjadi organisasi masyarakat pertama yang menerima pemberian izin usaha pertambangan atau IUP dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).(Frh)
