GOTVNEWS, Karimun – Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar Rp4.574.588. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp332.653 atau sebesar 7,84 persen dibandingkan UMK tahun 2026.
Penetapan UMK Karimun 2027 sempat diwarnai perbedaan usulan antara APINDO yang mengajukan alfa 0,5 dan serikat pekerja yang menginginkan alfa 1.
Setelah melalui musyawarah, kedua pihak menyepakati alfa 0,8 sebagai dasar perhitungan UMK Karimun 2027 yaitu Rp4.574.588 atau naik 7,84 persen dari tahun 2026.
Sementara itu, UMSK sektor pertambangan granit dan galangan kapal (shipyard) disepakati sebesar Rp4.580.031, naik Rp5.412 dari tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah, mengatakan kesepakatan tersebut diambil karena rekomendasi yang disampaikan bupati kepada gubernur hanya dapat memuat satu angka.
“Awalnya APINDO meminta alfa 0,5, sementara serikat pekerja meminta alfa 1. Setelah berunding dan bermusyawarah, akhirnya seluruh anggota Dewan Pengupahan sepakat menggunakan alfa 0,8. Dapatlah Rp4.574.588 ada kenaikan Rp332.653 atau 7,84 persen dari UMK sebelumnya. Untuk UMSK Rp4.580.031 atau mengalami kenaikan Rp5.412 dari UMK 2027 ,” ujar Rufindy.
Perwakilan APINDO Karimun, Raja Agustiyan, menegaskan kenaikan UMK harus mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kemampuan perusahaan agar tidak membebani biaya operasional, produksi, pajak, serta jaminan sosial pekerja.
“Kami sebenarnya mengusulkan alfa 0,5 karena UMK saja sudah naik cukup tinggi. Kalau kenaikannya terlalu besar, tentu akan berdampak terhadap pengusaha, termasuk kemungkinan pengurangan jam lembur hingga pengurangan tenaga kerja apabila perusahaan tidak mampu menanggung beban tersebut,” ujar Raja.
Sementara itu, Perwakilan FSPMI, Aryo Prayetno, menilai UMK Karimun 2027 masih jauh dari harapan pekerja karena belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Ia menilai perhitungan KHL Karimun masih mengacu pada data tingkat provinsi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup pekerja di daerah.
Meski menerima kesepakatan alfa 0,8, pihaknya berharap pemerintah daerah menyusun roadmap agar pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja dapat tercapai.
“Harapan kami ke depan ada roadmap bagaimana KHL bisa tercapai 100 persen. Jangan sampai setiap tahun upah naik, tetapi kebutuhan hidup pekerja tetap belum terpenuhi. Kami juga ingin kesejahteraan pekerja diperhatikan tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” ujar Aryo.
Setelah kesepakatan ini, UMK dan UMSK Karimun 2027 direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Pemerintah juga mengingatkan perusahaan agar menjalankan ketentuan upah minimum sesuai aturan yang berlaku.(yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News












