GOTVNEWS, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla serta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Pertemuan ini membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam dan memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan.
Amran mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Maret 2025, total produksi beras mencapai 8 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 13-14 juta ton pada April 2025.
Menyikapi surplus ini, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
“Saat ini, rata-rata harga gabah di seluruh Indonesia berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Namun, jika dilihat per provinsi, sekitar 70 persen provinsi memiliki harga gabah di bawah HPP, sementara 30 persen lainnya di atas HPP,” jelas Amran kepada awak media usai pertemuan.
Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga. Mentan Amran menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung dari Februari hingga April 2025 adalah momentum krusial yang tidak boleh disia-siakan.
“Kebijakan, instruksi presiden, dan langkah-langkah lainnya telah diberikan oleh Bapak Presiden. Tidak ada alasan untuk gagal mengeksekusi program ini. Kita harus sukses,” tegas Amran.
Selain produksi beras, pertemuan ini juga membahas kesiapan pangan nasional menjelang bulan Ramadan. Pemerintah memastikan stok beras aman dengan cadangan mencapai 2 juta ton di Bulog. “Kami yakin, stok pangan akan relatif stabil dalam menyambut bulan suci Ramadan,” ujar Mentan Amran.
Kehadiran Jusuf Kalla dalam pertemuan ini turut menjadi perhatian. Mantan Wakil Presiden RI tersebut memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional.
“Pak JK memberikan masukan berharga, terutama terkait penyerapan gabah, pengalaman revolusi hijau, dan program Bimas di masa lalu. Masukan tersebut sangat berguna bagi kami,” kata Amran.
Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pengusaha, dan konsumen. Dengan strategi yang disusun bersama serta dukungan penuh dari Presiden Prabowo, pemerintah optimistis dapat mengamankan stabilitas pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. (Alt)
