GOTVNEWS, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau menjadikan program Kampung Nelayan sebagai strategi utama untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan program tersebut menjadi tumpuan dalam menggerakkan pembangunan berbasis potensi maritim daerah, sekaligus membuka akses pendanaan dari pemerintah pusat.
“Program Kampung Nelayan ini salah satu cara kita menanggulangi APBD yang terbatas. Potensi maritim Kepri besar, jadi harus dimaksimalkan,” ujar Ansar belum lama ini.
Melalui program ini, Pemprov Kepri secara strategis menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperoleh dukungan dana.
Ansar menyebut, pihaknya telah mengusulkan 115 titik lokasi Kampung Nelayan ke KKP, dengan melebihi arahan awal dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang meminta 100 lokasi.
“Pak Menteri arahkan 100 titik, tapi kita usulkan 115 karena kebutuhan masyarakat pesisir kita memang besar,” sambungnya.
Setiap unit Kampung Nelayan diperkirakan bernilai hingga Rp22 miliar, mencakup pembangunan infrastruktur perikanan dan fasilitas pendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
Namun, Pemprov Kepri menghadapi tantangan utama yaitu dalam penyediaan lahan di sejumlah pulau kecil.
“Tidak semua desa di pulau kita punya lahan luas. Karena itu, kita akan minta diskresi soal luasan agar program ini bisa jalan,” jelasnya.
Ansar menegaskan, Kampung Nelayan akan menjadi prioritas karena dinilai paling sejalan dengan karakter kepulauan riau, dengan pendekatan proaktif ini. Pemprov Kepri berharap program Kampung Nelayan menjadi motor baru dalam memperkuat ekonomi maritim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kita sudah tugaskan semua OPD aktif mencari peluang ke kementerian. Ini cara kita mempercepat pembangunan tanpa terlalu bergantung pada APBD,” pungkasnya. (Ald)
