GOTVNEWS, Karimun – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karimun menerjunkan sebanyak 207 petugas untuk melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Pendataan dilakukan secara door to door di 14 kecamatan dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Kepala BPS Kabupaten Karimun, Lulus Haryono, mengatakan seluruh petugas yang terdiri dari Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) telah mulai bergerak melakukan pendataan di masing-masing satuan lingkungan setempat (SLS).
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah adanya warga yang merasa khawatir atau enggan memberikan informasi kepada petugas.
“Kami memahami masih ada masyarakat yang merasa takut atau ragu saat didatangi petugas. Karena itu kami terus melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat,” ujar Lulus.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena kegiatan sensus merupakan program resmi pemerintah yang rutin dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
“Sensus ini bukan kegiatan baru. Ini agenda rutin pemerintah yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam,” katanya.
Untuk mengantisipasi adanya penolakan atau resistensi di lapangan, BPS Karimun telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karimun dan mendapat dukungan melalui Surat Edaran Bupati Karimun.
Selain itu, petugas juga akan melibatkan perangkat RT, RW, pemerintah desa maupun kelurahan serta tokoh masyarakat setempat guna mempermudah proses pendataan.
Lulus menjelaskan, data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Hasil sensus akan menjadi dasar untuk memetakan struktur ekonomi daerah lebih akurat, sekaligus menjadi rujukan dalam penyusunan berbagai indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Output dari sensus ini sangat penting karena akan menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah yang sebenarnya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan,” jelasnya.
Tak hanya menyasar pelaku usaha, sensus kali ini juga mencakup pendataan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Petugas akan mengunjungi setiap rumah warga dan mengajukan sekitar 39 pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi maupun kondisi rumah tangga.
“Selain mendata usaha yang ada di rumah tangga, kami juga melakukan pendataan secara door to door. Ada sekitar 39 item pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap rumah tangga,” ungkapnya.
BPS Karimun pun mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar sesuai kondisi sebenarnya.
Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap kemungkinan adanya oknum yang mengatasnamakan petugas sensus.
Lulus menegaskan, setiap petugas resmi BPS dibekali atribut dan identitas yang lengkap sebagai bentuk jaminan keamanan bagi masyarakat.
“Petugas resmi kami wajib menggunakan rompi, membawa surat tugas, serta memiliki ID Card resmi yang dilengkapi barcode. Jika ada yang tidak dapat menunjukkan ketiga identitas tersebut, masyarakat berhak menolak,” tutupnya. (yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
