GOTVNEWS, Karimun – DPRD Kabupaten Karimun menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri Bupati Karimun Iskandarsyah.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi yakni Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PDI Perjuangan, PKB hingga NasDem, menyampaikan berbagai masukan terkait pengelolaan APBD, mulai dari SILPA, efisiensi belanja, penguatan BUMD, hingga peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, mengatakan rapat paripurna menjadi wujud transparansi pemerintah kepada masyarakat. Seluruh fraksi telah menyampaikan kritik, saran, dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Paripurna ini bentuk transparansi pemerintah daerah ke publik baik dari segi pendapatan, belanja, kemudian realisasinya. Dan SILPA yang tadi sudah di bahas bersama-sama dan sudah di jawab langsung oleh pak Bupati,” ujar Raja Rafiza.
Sementara itu, Bupati Karimun Iskandarsyah mengapresiasi masukan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, kritik dan koreksi tersebut menjadi bahan perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Bupati mengakui realisasi belanja modal APBD 2025 masih rendah, yakni 8,77 persen. Kondisi itu dipengaruhi penyelesaian tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp173 miliar serta kewajiban sekitar Rp80 miliar yang belum dianggarkan.
“Beberapa fraksi menyampaikan pandangannya Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PDIP, PKB dan NasDem. Intinya kami berterima kasih atas masukan yang membangun. Pada intinya uang yang kita keluarkan harus efektif dan produktif sehingga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karimun,” ujar Iskandarsyah.
Pemerintah Kabupaten Karimun memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti demi mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.(yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
