GOTVNEWS, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah kabar pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda awalnya mengungkit pernyataan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.
Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril telah mencerminkan pandangan Prabowo. Ia pun menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran agar mengambil langkah hukum lewat PTUN.
“Presiden gak ada dorong Gibran fight di PTUN, jadi menurut saya sih yang benar pak Yusril,” kata Syahganda, dikutip dari Kumparan.
Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ucap Gibran.
Sementara itu, Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” ujar Yusril.(frh)
Sumber: Kompas.com/Kumparan
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
