Terima Rekomendasi SBT dari Menko Kumham Imipas RI, Bupati Iskandarsyah Perjuangkan Perlindungan PMI Karimun

Bupati Karimun, Iskandarsyah menerima langsung rekomendasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan melalui skema Special Border Treatment (SBT) dari Menko Kumham Imipas RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.
Bupati Karimun, Iskandarsyah menerima langsung rekomendasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan melalui skema Special Border Treatment (SBT) dari Menko Kumham Imipas RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Foto: Pemkab Karimun.

GOTVNEWS, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun menerima rekomendasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan melalui skema Special Border Treatment (SBT).

Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Prof. Dr. Otto Hasibuan, dalam rapat koordinasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan 50 kementerian dan lembaga pemerintah. Dari seluruh Indonesia, hanya tiga gubernur dan dua kepala daerah kabupaten yang diundang, termasuk Bupati Karimun.

Bupati Karimun Iskandarsyah mengatakan, rekomendasi ini merupakan hasil perjuangan dan koordinasi kedua daerah selama hampir satu tahun terakhir, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, rekomendasi ini menjadi landasan penting untuk mendorong lahirnya kebijakan khusus bagi PMI di dua kawasan berbatasan dengan Malaysia ini, terutama dalam membuka kesempatan kerja yang lebih luas dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, perlindungan, dan keselamatan pekerja migran.

“Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Kepulauan Meranti dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia,” ujar Iskandarsyah.

Ia menjelaskan, tahapan berikutnya adalah pembahasan di tingkat pemerintah Indonesia sebelum dilanjutkan ke perundingan bilateral dengan Malaysia. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga akan membentuk tim yang melibatkan kedua pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Karimun dan Kepulauan Meranti menargetkan koordinasi internal pemerintah Indonesia rampung pada 2026, sehingga pembahasan bilateral dengan Malaysia dapat dimulai pada 2027.

“Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia,” jelas Bupati Karimun.

Iskandarsyah menjelaskan, gagasan SBT dilatarbelakangi kondisi geografis kedua daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selama ini, masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pekerjaan, termasuk terkait waktu kerja, jenis pekerjaan, serta perlindungan sebagai pekerja migran.

Melalui skema tersebut, kedua daerah berharap masyarakat memperoleh peluang kerja yang lebih luas, peningkatan pendapatan, serta dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan keluarga.

“Selain membuka peluang kerja yang lebih luas, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan keluarga pekerja migran,” ujar Iskandarsyah.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata.

Ia juga menekankan bahwa setiap rekomendasi harus didasarkan pada persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum, serta memiliki langkah tindak lanjut yang jelas.

Dengan diterimanya rekomendasi ini, Pemkab Kepulauan Meranti dan Pemkab Karimun berharap perjuangan mewujudkan skema Special Border Treatment segera memasuki tahap pembahasan berikutnya, demi menghadirkan akses kerja yang lebih luas dan perlindungan yang layak bagi PMI di wilayah perbatasan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *