DPRD Upayakan 800 Honorer Tak Lolos Seleksi Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
DPRD Tanjungpinang menggelar rapat kerja bersama BKPSDM untuk membahas nasib honorer yang tidak lulus seleksi PPPK tahap pertama. Dalam rapat itu DPRD juga mempertanyakan kuota yang dibuka hanya 567 orang, sedangkan berdasarkan database BKN terdapat lebih kurang 1.300 orang yang terdata.
BKPSDM Tanjungpinang menyebut keterbatasan anggaran Pemko Tanjungpinang sebagai alasan kouta kecil, namun kontrak kerja honorer tetap diperpanjang sambil menunggu penetapan NIPPPK paruh waktu dan penuh waktu.
Guru Hingga ASN di Karimun Demo Tuntut TPP dan TPG Dibayarkan
Ratusan ASN, honorer, dan pegawai non-ASN di Kabupaten Karimun menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati, pada Rabu (8/1/2025).
Massa menuntut pembayaran tunjangan dan gaji yang tertunda. Diantaranya, mereka meminta TPP yang belum dibayar selama lima bulan, pembayaran TPG Triwulan IV 2024, serta gaji pegawai honorer sejumlah OPD agar segera dibayarkan.
Pemda Karimun berjanji membayarkan TPG dan gaji honorer pada pertengahan Januari 2025, sementara TPP masih menunggu koordinasi dengan Kemendagri. Massa berencana menggelar aksi lanjutan jika janji tersebut tidak ditepati.(tim)
