BP3KR Sampaikan 10 Maklumat pada Hari Marwah Kepri ke-24, RUU Kepulauan Jadi Prioritas

GOTVNEWS, Tanjungpinang – Pada Hari Marwah Kepulauan Riau (Kepri) ke-24, Yayasan Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) menyampaikan 10 maklumat, Jumat 15 Mei 2026.

Mendukung program Asta Cita pemerintah, Mendesak percepatan pengesahan RUU Provinsi Kepulauan, Meminta transparansi dan keadilan bagi hasil SDA.

Selanjutnya, Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antarpulau, Menegaskan investasi harus menghormati adat Melayu dan hak masyarakat adat, Mendesak pemberantasan narkoba, judi online, dan pinjaman online ilegal.

Kemudian, Meminta efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah kepulauan, Mendorong perlindungan hukum bagi pekerja passing di wilayah perbatasan, Mengusulkan skema Special Border Treatment (SBT) bagi pekerja perbatasan Kepri, dan Meminta pembangunan institusi sipil dan militer dipusatkan di ibu kota provinsi.

Ketua Umum BP3KR, Huzrin Hood menegaskan, percepatan pengesahan RUU Provinsi Kepulauan menjadi poin utama karena Kepri menghadapi tantangan pemerataan pembangunan, konektivitas antarpulau, ekonomi maritim hingga kesejahteraan masyarakat pesisir.

BP3KR juga mendesak pemerintah pusat transparan dalam pembagian hasil sumber daya alam sektor migas, perikanan dan kelautan.

“Mengingat karakteristik Provinsi Kepulauan Riau memiliki tantangan dari aspek pemerataan pembangunan, konektivitas antarpulau, pelayanan publik,
ekonomi kemaritiman, pertahanan-keamanan perbatasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ucapnya.

Sekjen BP3KR, Sudirman Almoen mengatakan, pengesahan RUU Kepulauan dapat meningkatkan PAD dan APBD Kepri melalui pembagian hasil sumber daya alam yang lebih adil.

“Wilayah kita ini kelautan, dengan disahkannya, membuat peluang besar bagi kita untuk meningkatkan PAD. Kita harus terus mendorong ini dan jangan setengah-setengah. Kalau ini disahkan, APBD Kepri yang kecil bisa meningkat,” sebunya.

Selain itu, BP3KR menyuarakan pemerataan infrastruktur antarpulau, perlindungan hak adat Melayu, pemberantasan narkoba dan judi online, perlindungan pekerja perbatasan, hingga usulan skema Special Border Treatment (SBT) bagi masyarakat perbatasan Kepri. (Zpl)