“Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PIK 2,” ujarnya.
Lebih lanjut, Samad menekankan bahwa tidak boleh ada individu yang memiliki kendali berlebihan dalam pemerintahan.
Selain terkait PSN PIK 2, dugaan korupsi ini juga mencakup penerbitan sertifikat tanah di laut. Mantan Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin, menilai proyek ini berpotensi merugikan negara, mengingat pengelolaan sumber daya seperti tanah, air, dan udara seharusnya untuk kepentingan rakyat sesuai UUD 1945.
Menanggapi laporan tersebut, KPK menyatakan akan menganalisis dokumen yang diajukan sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut.(frh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
