GOTVNEWS, Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp130 miliar hingga Rp150 miliar pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat fiskal daerah sekaligus mempercepat proyek infrastruktur vital.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan dua opsi perbankan, yakni Bank Riau Kepri (BRK) Syariah atau menjajaki kerja sama baru dengan Bank Jabar Banten (BJB).
“Batas pinjaman kita Rp250 Miliar, tapi kita tetap ukur, maksimal ya di Rp150 Miliar, atau Rp130 Miliar,” ucapnya, Rabu (28/1/2026).
Wacana pinjaman ini muncul akibat tekanan APBD pasca pemotongan dana transfer pusat, sementara belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan ASN tetap menjadi prioritas yang tak bisa ditunda.
“Belanja pegawai dan rutinitasnya saja sudah kurang lebih Rp800 miliar. Jadi ini juga untuk mendukung manajemen kas daerah,” jelasnya.
Dana pinjaman tersebut nantinya juga akan difokuskan untuk membenahi sarana pemerintahan dan menuntaskan titik banjir kronis, seperti di kawasan Yudowinangun dan Sri Katon, termasuk dalam proses pembebasan lahan.
“Kita butuh dukungan dana untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama solusi banjir yang selama ini dikeluhkan warga,” tutupnya. (Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
