GOTVNEWS, Tanjungpinang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai angka realisasi sebesar 55% dan menempatkan Kepri di posisi keempat secara nasional. Namun di balik capaian ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa evaluasi ketat terus dilakukan menyusul adanya temuan serius di lapangan.
Dimana beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah dihentikan sementara setelah ditemukan makanan tidak layak konsumsi seperti berulat dan basi. Hal ini memicu perhatian pemerintah untuk segera melakukan investigasi mendalam.
“Kita evaluasi total. Karena ada temuan makanan yang berulat, basi, dan lainnya. Jadi sementara kita hentikan dulu operasionalnya untuk perbaikan,” Ucap Ansar, Senin (6/10/2025).
Ia menegaskan, dari sampel makanan yang bermasalah telah disiapkan untuk dikirim ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna dilakukan uji laboratorium. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar perbaikan menyeluruh.
“Nantinya sampel tersebut akan di kirim ke BTKL atau BPOM untuk tindak lanjutnya seperti apa,” sambungnya.
Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan mutu makanan kini akan ditingkatkan melalui percepatan pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini akan menjadi syarat wajib bagi pihak ketiga atau penyedia konsumsi dalam program MBG ke depan.
“Kita arahkan pemda untuk lebih aktif. Mereka harus ikut dalam proses verifikasi kelayakan dapur produksi. Dengan SLHS, kualitas makanan akan lebih terjamin,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan MBG di wilayah kepulauan, Ansar menyatakan pihaknya masih menunggu regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan membuka peluang investasi pembangunan dapur produksi di pulau-pulau.
“Untuk pulau-pulau kita masih tunggu kebijakan BGN agar investor bisa masuk dan membangun fasilitas produksi makanan di sana,” tutupnya. (Ald)
