Wali Kota Tanjungpinang Libatkan Wakilnya untuk Pilih Kepala OPD

GOTVNEWS, Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang segera mengirimkan hasil assessment dan job fit terhadap 32 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan pertimbangan teknis (pertek) sebagai syarat pelantikan pejabat eselon II.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa dirinya tidak menggunakan hak prerogatif sebagai kepala daerah dalam menentukan pejabat yang akan dilantik. Ia menyatakan seluruh proses pengisian jabatan dilakukan sesuai mekanisme seleksi dan akan tetap melibatkan Wakil Wali Kota.

“Saya tidak menggunakan hak prerogatif dalam penentuan jabatan kepala OPD. Semua melalui hasil seleksi pansel. Selain itu, saya juga harus mengajak Pak Wakil Wali Kota berdiskusi, karena tentu beliau juga punya pandangan,” ucap Lis, Rabu (7/8/2025).

Lis menambahkan, pelantikan kepala OPD akan dilakukan setelah BKN mengeluarkan pertek dan Kemendagri memberikan izin pelantikan. Namun, ia belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pelantikan karena masih menunggu dokumen dari pemerintah pusat.

“Saya juga gak boleh ego sektoral. Tentu saja harus saya ajak Pak Wakil. Mungkin ada pandangan beliau seperti apa dalam penentuan posisi jabatan OPD,” Sambungnya.

Lis menekankan, langkah dirinya menolak menggunakan hak prerogatif ini diharapkan menjadi contoh transparansi dan profesionalisme dalam reformasi birokrasi di tingkat daerah.

“Kalau pertek-nya sudah turun, InsyaAllah tidak lama kita lakukan pelantikan kepala dinas,” ucpanya.

Dalam tahap awal, Lis menyebut pelantikan akan difokuskan pada jabatan kepala dinas dan kepala badan terlebih dahulu. Sementara untuk jabatan eselon III dan IV akan menyusul setelahnya.

“Untuk Sekretaris Daerah (Sekdako) belum dilantik, karena saat ini kita baru fokus pada pelantikan kepala OPD,” jelasnya.

Diketahui, sebanyak 32 pejabat eselon II di lingkungan Pemko Tanjungpinang telah mengikuti proses job fit selama tiga hari, mulai Selasa 29 Juli hi hingga Kamis 31 Juli 2025.

Proses seleksi tersebut melibatkan lima orang panitia seleksi (pansel) dari unsur kepegawaian, pemerintahan, dan akademisi. Para peserta diuji terkait kompetensi, keterampilan, pengalaman kerja, hingga inovasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD. (Ald)