Bintan  

BPN Bintan Absen Rakor Pembahasan Lahan Sekolah Rakyat

BPN Bintan Absen Rakor Pembahasan Lahan Sekolah Rakyat.
BPN Bintan Absen Rakor Pembahasan Lahan Sekolah Rakyat. Foto: Gotvnews/Mhd.

GOTVNEWS, Bintan – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan absen dari Rapat Koordinasi (Rakor) program sekolah rakyat yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, bertempat di Ruang Rapat II Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Selasa (13/1/2026).

Dalam Rakor Program Sekolah Rakyat itu turut dihadiri berbagai pihak dan stekholder. Namun, tidak terlihat adanya dari pihak Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan.

Dengan tidak hadirnya pihak ATR/BPN Bintan pembahasan terkait persyaratan pembangunan sekolah rakyat di Bintan belum maksimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Ronny Kartika mengaku semua pihak hadir dalam pembahasan teknis bersama Satuan Kerja (Satker) PUPR, termasuk para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dari BPN tidak ada tadi. Tapi sudah kita hubungi (telpon) langsung dan mereka (ATR/BPN) mengaku akan mendukung program sekolah rakyat itu,” jelasnya.

Satuan Kerja (Satker) PUPR telah melakukan asesmen lokasi, mereka meminta Pemkab Bintan untuk melengkapi berbagai dokumen pendukung, salah satunya sertifikat tanah atau lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.

Menurutnya, lahan yang harus disertifikatkan sebagai dokumen persyaratan itu seluas 10 Hektare (Ha). Lokasinya berada di belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Bintan.

“Terkait sertifikat lahan merupakan kewenangan dari ATR/BPN Bintan. Sertifikat ini menjadi salah satu syarat agar program sekolah rakyat ini dapat terealisasi,” jelasnya.

Ronny menyebutkan, sebenarnya sudah beberapa bulan lalu Pemkab Bintan mensurati ATR/BPN Bintan untuk penerbitan lahan sekolah rakyat. Namun belum selesai.

Maka hari ini juga pihaknya telah menugaskan BPKD untuk mensurati kembali pihak ATR/BPN Bintan. Dalam surat itu tertuang permintaan pembuatan sertifikat lahan untuk sekolah rakyat dalam sepekan ini.

“Surat tertulis itu nantinya kita minta tolong ATR/BPN bisa terbitkan sertifikat dalam seminggu ini. Semoga BPN bisa segera meresponnya,” tutupnya.(Mhd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *