GOTVNEWS, Tanjungpinang – Rapat Paripurna DPRD Kepri terkait LKPj 2025 berlangsung penuh polemik, Jumat (17/4/2026). Sidang molor dari pukul 10.00 WIB ke 11.30 WIB akibat minimnya kehadiran anggota, bahkan sejumlah undangan sempat meninggalkan lokasi.
Meski akhirnya digelar, rapat dipersoalkan karena diduga tak memenuhi kuorum. Dari total 45 anggota, hanya 17 yang hadir.
Ketua Pansus Teddy Jun Askara menyebut pembahasan LKPj berlangsung 14 hari dan merekomendasikan peningkatan transparansi capaian RPJMD 2025–2029.
“Capaian pembangunan kategori baik, namun masih ada program yang perlu ditingkatkan kualitasnya tahun depan,” ucapanya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyatakan siap menindaklanjuti masukan DPRD sebagai bahan evaluasi.
“Terima kasih atas masukan dan saran, ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk perbaikan ke depan,” sampainya.
Namun, kritik tajam muncul soal legalitas sidang yang dinilai tidak sah karena kuorum tidak terpenuhi. Di tengah polemik ini, publik berharap hubungan eksekutif dan legislatif segera selaras demi pembangunan daerah.
“Beberapa hal belum duduk baik. Kuorum tidak dipenuhi, diabaikan, dan dilangkahi, secara ketentuan perundangan, ini bisa dikatakan tidak sah,” ungkap salah satu anggota DPRD Kepri saat dikonfirmasi, Sabtu (18/4/2026).(Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
