WNA China Tergugat Sengketa Lahan Ratusan Hektare Ajukan Pengurusan Sertifikat, Ahli Waris Surati BPN Bintan Minta Pemblokiran

GOTVNEWS, Bintan – Kasus dugaan wanprestasi yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal China, Gu Jianguo, bersama PT Askara Nusa Persada dan PT Joy King Indonesia dengan pihak ahli waris atas lahan di Kampung Wacopek, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan, kian memanas.

Setelah sebelumnya melayangkan surat kepada pihak Imigrasi terkait paspor milik Gu Jianguo, kini kuasa hukum ahli waris, Sukardi Dody Fernando dan Rekan, kembali mengambil langkah dengan menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan.

Adapun surat yang dilayangkan kuasa hukum ahli waris tersebut berisi permohonan pemblokiran sementara (status quo) terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2026/PN Tpg yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

“Kita sekaligus melakukan permohonan penghentian sementara proses permohonan pemberian Hak atas tanah berkas nomor 2763 tahun 2026 atas nama Arifin dengan luas ±688.989 m²,” ucap Kuasa Hukum Ahli waris Sukardi, Ahmad Fidyani, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya total luas bidang tanah yang dimohonkan pemblokiran adalah sebesar ±2.530.000 m² atau kurang lebih 253 hektar.

“Sebagaimana Lampiran pada Perjanjian Pengambilalihan AsetAset Nomor: 415/L/Not.XM/X/2024 di hadapan Notaris Xanramaya, yang saat ini dimintakan untuk diletakkan sita jaminan pada gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,” tambahnya.

Ia menambahkan, berdasarkan seluruh uraian fakta dan landasan hukum tersebut, pihaknya memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bintan agar melakukan pencatatan pemblokiran terhadap seluruh bidang tanah, buku tanah, warkah, dan/atau berkas permohonan sebagaimana tercantum dalam daftar yang dilampirkan pada surat tersebut. Permohonan pemblokiran itu diharapkan dapat diberlakukan sejak surat diterima oleh pihak BPN Bintan.

“Kita juga meminta agar BPN Menghentikan sementara seluruh proses pengukuran, pemeriksaan lapangan, pembuatan peta bidang, sidang Panitia A, penetapan hak, dan tindak lanjut pendaftaran hak atas tanah terkait Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah Berkas Nomor: 2763 Tahun 2026 atas nama Arifin dengan luas ±688.989 m,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya juga meminta BPN Kabupaten Bintan untuk tidak menerbitkan sertifikat, surat ukur, peta bidang, Surat Keputusan Pemberian Hak, maupun produk hukum pertanahan lainnya atas nama Arifin, Christine, Ignatius Hendy Christianto, Gu Jianguo, PT Askara Nusa Persada, dan PT Joy King Indonesia selama proses perkara masih berlangsung.

“Apabila permohonan pemblokiran ini diabaikan dan proses pengukuran, penetapan hak, maupun penerbitan sertipikat tetap dilanjutkan di atas bidang tanah yang nyata-nyata
sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka kami selaku kuasa hukum akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia, baik administratif, perdata, tata usaha negara, maupun pidana,” tutupnya.(Mhd)