Berkaitan dengan hal itu, terdapat salah satu isu yang menjadi agenda prioritas kedeputian Bidang Koordinasi Hukum, yaitu Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan.
Oleh karena itu, audiensi digelar untuk melakukan langkah awal penuntasan isu yang dimaksud dengan mengidentifikasi masalah, kendala dan tantangan terkait Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan.
Terutama, dari sisi pemanfaatan pelaporan dan sinkronisasi data dalam proses pelayanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan bagi subjek orang asing, anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan pelaku perkawinan campuran yang berdomisili di Wilayah Provinsi Kepri.
Koordinasi dan inventarisasi permasalahan isu strategis interoperabilitas data layanan pewarganegaraan dan kewarganegaraan ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menemukan solusi demi peningkatan kualitas layanan publik di bidang tersebut.
Hadir dalam pertemuan itu Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Ramelan Supriadi, dan dihadiri oleh sejumlah rombongan di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Kadis PMD Dukcapil Prov Kepri H. Misbardi didampingi Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kabid Dukcapil) Kepri, Abbas berserta staf. (*/Adv)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
