GOTVNEWS, Jakarta – Menteri Investasi RI/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia membantah isu pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan merupakan politik balas budi atas Pilpres 2024.
Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi ormas keagamaan tidak terkait dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ia menyebut, pemberian IUP kepada ormas keagamaan adalah niat baik pemerintah untuk melibatkan masyarakat sebagai subjek pengelolaan sumber daya alam.
Bahlil juga menyampaikan, Pilpres 2024 sudah selesai dan pasangan Prabowo-Gibran sudah ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Untuk itu, ia meminta semua pihak agar tidak mengaitkan hal tersebut dengan politik.
“Kita ini jangan sedikit-sedikit, itu kita punya niat baik dikaitkan dengan politik,” ujar Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia pada Jumat, (7/6/2024).
Diketahui, Nahdlatul Ulama (NU) menjadi ormas agama yang menyatakan paling siap untuk mendapatkan mandat ini. Bahlil menyebut izin usaha pertambangan (IUP) untuk NU akan terbit pekan depan.
Sementara itu, Muhammadiyah mengatakan tidak akan terburu-buru dan mengukur kemampuan dirinya agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.
Sedangkan, pihak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan tidak akan mengajukan IUP lantaran bukan berada di ranah usaha pertambangan.(Frh)
