GOTVNEWS, Karimun – Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mulai menerapkan sistem pembayaran non tunai untuk retribusi persampahan atau jasa kebersihan.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan penerapan pembayaran digital tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan transparan.
“Ini adalah bagian dari upaya kami membawa pelayanan publik ke arah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” kata Iskandarsyah.
Bupati, Iskandarsyah menjelaskan, sistem non tunai itu tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, tetapi juga membantu pemerintah meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Pembayaran retribusi kebersihan lewat sistem non tunai diharapkan bisa menumbuhkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, langkah ini juga menutup celah potensi kebocoran penerimaan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan QRIS membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis karena seluruh transaksi tercatat otomatis di dalam sistem.
“Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Transaksi jadi lebih cepat, aman, dan setiap pembayaran terekam dengan jelas,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karimun, Ahmadi, menambahkan sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami tata cara pembayaran retribusi secara digital.
“Tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai cara pembayaran retribusi secara non tunai,” kata Ahmadi.
Dengan sistem pembayaran digital, diharapkan mampu mengurangi berbagai persoalan administrasi yang selama ini kerap terjadi, mulai dari keterlambatan pembayaran hingga kesalahan pencatatan.
“Dengan adanya sistem ini, potensi keterlambatan dan kesalahan dalam pembayaran bisa diatasi. Transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah juga lebih terjamin,” tutupnya. (yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
