“Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” ucap Meutya.
Sebagaimana diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber ransomware yang terjadi sejak sepekan lalu.
Serangan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, termasuk menyerang data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Kemenkominfo dan BSSN sebelumnya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan serangan ransomware dari peretas. Namun, pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN. (frh)
