Disdikbud Karimun Bekali 170 Kepala Sekolah Penyuluhan Hukum, Ciptakan Sekolah Bebas Intimidasi

Disdikbud Karimun Bekali 170 Kepala Sekolah Penyuluhan Hukum, Ciptakan Sekolah Bebas Intimidasi.
Disdikbud Karimun Bekali 170 Kepala Sekolah Penyuluhan Hukum, Ciptakan Sekolah Bebas Intimidasi. Foto: Disdikbud Karimun.

GOTVNEWS, Karimun – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun menggelar penyuluhan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan bertajuk Guru dan Tenaga Kependidikan Tenang, Siswa Cemerlang, di Gedung Balai Gambang, Kecamatan Sawang Barat, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan diikuti sebanyak 170 kepala sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP dan menghadirkan empat narasumber dari kalangan praktisi hukum, PKIH, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karimun.

Adapun materi yang disampaikan berfokus pada edukasi hukum, perlindungan terhadap tenaga pendidik serta langkah yang harus dilakukan kepala sekolah ketika menghadapi persoalan hukum maupun intimidasi dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Grendy Ragel Tuerah, mengatakan tujuan kegiatan ini gun memberikan pemahaman hukum kepada kepala sekolah dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

“Kepala sekolah perlu memiliki pemahaman hukum yang baik agar tidak mudah merasa takut ketika menghadapi persoalan, termasuk adanya intimidasi dari pihak tertentu, baik orangtua siswa, oknum maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tidak memiliki legalitas,” ujar Grendy.

Grendy menjelaskan, kegiatan ini dilatarbelakangi adanya sejumlah kepala sekolah yang menghadapi persoalan hukum dan intimidasi, termasuk yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kondisi tersebut bahkan membuat sebagian kepala sekolah merasa khawatir hingga muncul keinginan untuk mundur dari jabatannya. Selain itu, tidak sedikit guru yang menjadi kurang berminat untuk menduduki posisi kepala sekolah karena takut menghadapi persoalan hukum.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada kepala sekolah bahwa mereka tidak perlu takut dalam menjalankan tugas sepanjang bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Guru dan kepala sekolah harus mendapatkan ketenangan dalam mendidik serta memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik,” ujarnya.

Ia menambahkan, antusiasme para kepala sekolah dalam mengikuti penyuluhan tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan peserta, terutama berkaitan dengan pengalaman dan persoalan yang pernah mereka hadapi di lingkungan sekolah.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi kepala sekolah untuk memahami regulasi yang sebelumnya belum diketahui secara mendalam, sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan maupun menyampaikan pernyataan kepada media dan pihak lainnya.

Grendy berharap, melalui penyuluhan hukum ini, seluruh kepala sekolah semakin memahami hak dan kewajibannya serta memiliki keberanian dalam menghadapi persoalan dengan berpedoman pada aturan hukum.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang sehat, aman dan bebas dari rasa takut maupun intimidasi. Dengan demikian, guru dapat menjalankan tugas mengajar secara tenang, sementara peserta didik bisa belajar dengan nyaman.

“Harapan kami, kepala sekolah semakin memahami aturan hukum dan lebih waspada dalam mengambil tindakan maupun kebijakan. Jika ada intimidasi dari orangtua siswa, media ataupun LSM, jangan langsung merasa cemas dan takut. Hadapi dengan pemahaman serta keilmuan hukum agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara tepat,” tutupnya. (ADV/Yh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *