DPR Sahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang-Undang, Koruptor Bisa Terancam Hukuman Mati

GOTVNEWS, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026โ€“2027, pada Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengesahan ini mengakhiri penantian publik selama sekitar 18 tahun terhadap regulasi yang bertujuan memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset, perlindungan hak asasi manusia, hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengawasan dalam proses perampasan.

Selain itu, DPR juga menyepakati ketentuan mengenai ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Melalui regulasi ini, aset hasil kejahatan diharapkan dapat dikembalikan kepada negara dengan tetap menjamin prinsip keadilan dan perlindungan hukum.(frh)

Sumber: DPR RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *