GOTVNEWS, Tanjungpinang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan kesiapan mereka jika dana Pokok Pikiran (Pokir) dikenakan efisiensi.
“Tapi jika itu jalannya, pokir tetap dipotong, kita siap,” kata Ketua Komisi III DPRD Kepri, Teddy Jun Askara pada Rabu (19/2/2025).
Namun, Teddy juga menyoroti bahwa pengurangan dana Pokir dapat berdampak signifikan pada kepentingan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemotongan ini berpotensi menyebabkan pemberhentian tenaga kerja dan meningkatkan angka pengangguran.
“Kalau itu juga harus dipotong, berapa tenaga kerja yang akan menganggur,” ucap politikus Partai Golkar itu.
Hingga saat ini, rapat pembahasan efisiensi anggaran masih berlangsung untuk mencari solusi terbaik. Dalam rapat tersebut, salah satu fokus utama adalah meminimalisasi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, dengan mengutamakan alternatif online.
Menurut Teddy, DPRD memiliki fungsi yang erat dengan masyarakat, baik dalam hal pembangunan maupun pengawasan.
Kendati demikian, ia berharap Pemprov Kepri dapat lebih selektif dalam melakukan efisiensi agar pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas, seperti drainase, pembangunan jalan, dan penanggulangan banjir.
“Kan tidak semua pokir itu di pembangunan, mungkin ada yang lain, seperti bimtek-bimtek itu, hilangkanlah,” pungkasnya. (Aldi)
