GOTVNEWS, Tanjungpinang – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp210,3 miliar.
“Ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, hari ini Rabu, tanggal 19 Maret 2025,” kata Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan, pada Jumat (21/3/2025).
Iman merinci, efisiensi tersebut mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen atau sebesar Rp60,3 miliar, termasuk anggaran perjalanan dinas DPRD sebesar Rp16,08 miliar. Selain itu, efisiensi belanja lainnya pada seluruh program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai Rp150,05 miliar.
Pemangkasan juga diterapkan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp6 miliar dan program kegiatan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD sebesar Rp33,97 miliar.
Iman menegaskan DPRD Kepri mendukung percepatan pelaksanaan efisiensi APBD sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden. Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan hati-hati, termasuk pembahasan mendalam dan evaluasi terhadap setiap program kegiatan dan anggaran.
Pembahasan dilakukan secara komprehensif dan seksama, dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, pembahasan tidak hanya dilakukan oleh Banggar dengan TAPD, tetapi juga melibatkan Komisi-Komisi dengan seluruh OPD mitra komisi.
“Kebijakan efisiensi ini melibatkan semuanya, sehingga dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan terencana, serta tetap memperhatikan program prioritas,” jelasnya.
Iman juga menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan oleh DPRD terhadap pelaksanaan program kegiatan di OPD, agar efisiensi ini tidak menghambat program prioritas maupun program kerakyatan.
“Penganggaran lebih banyak pada anggaran belanja pendukung, bukan pada belanja inti,” imbuhnya.
“Ini menjadi evaluasi bagi setiap OPD agar lebih bijak dalam menyusun perencanaan anggaran di masa depan, sehingga anggaran yang ada benar-benar terserap untuk pencapaian program pembangunan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
