GOTVNEWS, Jakarta – Aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) TNI terus meluas di berbagai daerah. Mahasiswa, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal kontroversial dalam revisi UU tersebut.
Demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) TNI terjadi di sejumlah daerah diantaranya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Massa aksi menilai revisi UU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI dan mengancam demokrasi.
Sebagian aksi berlangsung damai dengan orasi dan spanduk protes. Namun, di beberapa daerah, demonstrasi diwarnai bentrokan antara massa dan aparat keamanan.
Ada beragam tuntutan massa aksi, salah satunya menuntut agar pengesahan RUU TNI dibatalkan, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum membuat kebijakan strategis yang berdampak luas.
Menanggapi gelombang aksi ini, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Ia meminta masyarakat membaca isi UU terlebih dahulu sebelum menyampaikan protes, mengingat dokumen tersebut sudah dapat diakses publik.
Selain itu, Puan mengimbau semua pihak untuk menahan diri, terutama di bulan Ramadan, dan mengajak masyarakat menjalani ibadah puasa dengan damai.(frh)
