Hadiri Sosialisasi Tambang Timah PIP di Kundur Barat, Kajari Karimun Ingatkan Ancaman Hukum Tambang Ilegal

GOTVNEWS, Karimun – Rencana kemitraan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan PT Timah Tbk dalam kegiatan penambangan menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Kundur Barat mendapat dukungan Forkopimda.

Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, mengapresiasi terjalinnya kemitraan tersebut. Ia berharap kerja sama ini mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, dukungan Forkopimda menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi daerah.

Hal tersebut disampaikan saat sosialisasi rencana kemitraan tambang timah di Kantor Kecamatan Kundur Barat, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani, Kajari Karimun Andhy Hermawan Bolifaar, Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza, Dandim 0317/Karimun Letkol Inf Andit Franata, serta Danlanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Samuel Christian Noya.

Sejumlah anggota DPRD, instansi pemerintah, organisasi nelayan, dan tokoh masyarakat juga hadir dalam sosialisasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sinergi dan memastikan kemitraan berjalan dengan baik.

Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar, mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan timah ilegal karena dapat berujung pada sanksi hukum.

Ia mengapresiasi langkah Bupati Karimun yang menjalin kemitraan dengan PT Timah Tbk sebagai upaya memberikan kepastian legalitas bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan pertambangan.

Andhy menegaskan, izin pertambangan berada pada PT Timah. Karena itu, masyarakat harus mengikuti mekanisme kerja sama resmi dengan perusahaan agar aktivitas penambangan memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kami mengingatkan kepada bapak ibu agar menghindari penambangan timah ilegal karena memiliki konsekuensi hukum. Ia mengapresiasi kemitraan Pemkab Karimun dengan PT Timah sebagai upaya memberikan legalitas bagi masyarakat melalui kerja sama resmi dengan perusahaan,” jelasnya. (Zpl)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *